Akta pendirian perseroan terbatas adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perseroan terbatas beserta anggaran dasarnya.

Akta perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi perubahan ketentuan mengenai nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal dasar perseroan, pengurangan modal perseroan, dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Akta pendirian perseroan terbatas atau akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus mendapat pengesahan atau mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) secara elektronis oleh Notaris dengan mengisi formulir isian akta notaris (FIAN) Model I atau formulir isian akta notaris (FIAN) Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara elektronis.

Salinan akta pendirian perseroan
Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan
Bukti Pembayaran Uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dan perubahan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia
Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bukti setor modal dari bank.
Bukti pembayaran akses fee transaksi FIAN Model I, FIAN Model II dan atau pemesanan nama perseroan beserta pajaknya.

Khusus untuk pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tertentu yaitu perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, perseroan terbatas persero, perseroan terbatas bidang usaha perbankan, perseroan terbatas yang pendiri atau pemegang sahamnya terdapat koperasi atau yayasan, selain melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi teknis terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) telah dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang ditanda tangani secara elektronis.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronis, dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi batal dan dicabut kembali.

Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan melalui sistem manual, maka permohonan diajukan oleh pendiri atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Permohonan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kecuali huruf f, ayat (3) dan ayat (4).

Dalam hal permohonan diajukan secara manual, maka Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Salinan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak dibubuhi stempel Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab terhadap ketentuan lain selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat di hadapannya, kecuali materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2003

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Zulkarnain Yunus, SH, MH.
NIP. 040034478