PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NO. 26 TAHUN 1998 TANGGAL  4 FEBRUARI 1998

TENTANG

PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa nama Perseroan Terbatas merupakan jati diri dari suatu badan hukum dan sangat penting artinya dalam lalu lintas perdagangan;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian nama perseroan sebagai nama diri perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No.l Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:                

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut nama perseroan adalah nama diri perseroan yang bersangkutan.

2.   Menteri adalah Menteri Kehakiman.

Pasal 2

(1)     Perkataan Perseroan Terbatas atau dismgkat "PT" hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.                   

(2)     Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat “PT” sebagaimana dimaksud dalam    ayat (1) diletakan depan nama paerseroan.

Pasal 3

(1)     Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan.

(2)     Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar.

(3)     Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan. atau kuasanya.

Pasal 4

(1)     Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima.

(2)     Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)     Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama.

(4)     Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi batal.

Pasal 5

(1)Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut: 

     a.  telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;

     b.     bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

(2)     Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:

     a.  sama atau mirip dengan  nama  perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;

     b.  sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;

     c.  dapat memberikan kesan  adanya  kaitan perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturaran perundang-undangan, atau lembaga internasional kecuali ada izin dari yang bersangkutan.

     d.  hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka :

     e.  hanya  terdiri dari huruf atau  rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;                   

     f.     menunjukkan  maksud  dan  tujuan  perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau

     g.  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan serta kegiatan.usaha perseroan;

     h.  hanya merupakan nama suatu tempat;               

     i.   ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Pasal 6

Pasal 7

(1)     Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri dicatat dalam daftar nama perseroan.

(2)     Menteri menyelenggarakan daftar nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam    ayat (1).

Pasal 8

Pasal 9

(1)     Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persetukuan perdata yang ditambahkan dalam nama perseroan dianggap telah dihapus dan tidak boleh digunakan dalam kegiatan perseroan.

(2)     Perseroan yang memakai nama yang mengandung atau singkatan kata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan nama perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemeritnah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari l998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

1998, No. 26

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1998 NOMOR 39

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1998

TENTANG

PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS

UMUM

Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertumpu pada trilogi Pembangunan Nasional adalah Perseroan Terbatas.   

Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional Perseroan Terbatas dalam kiprahnya sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum memerlukan suatu nama sebagai jati dirinya.                      

Secara Hukum, pemakaian nama perseroan tersebut tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya pesaingan tidak sehat. 

Dalam hal ini pemakaian nama Perseroan Terbatas harus memperhatikan ketentuan tentang merek terkenal sebagaimana diatur dalam undang-undang No.19 Tahun1992 tentang Merek berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang beritikat buruk yang dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama usahanya, tanpa seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikat baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan di dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Untuk mempertegas kepastian perlindungan bagi pemakai nama perseroan, maka setiap pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mendapat persetujuan Menteri dan nama Perseroan Terbatas itu sediri hanya boleh dipakai oleh badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk membentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, serta penyelenggaraan daftar nama perseroan untuk memudahkan pengecekan pemakaian nama perseroan, berikut jangka waktu penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah ini untuk pemakaian nama bagi perseroan yang telah ada.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

     Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penggunaan perkataan Perseroan Terbatas atau PT hanya untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.

     Ayat (2)

          Cukupjelas.

Pasal 3

     Ayat (1)

Dengan ketentuan dalam Pasal ini maka perseroan dalam kegiatan usahanya wajib memakai nama yang telah disetujui pemakaiannya oleh Menteri.

     Ayat (2)

Pada prinsipnya permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan diajukan bersamaan dengan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar. Namuh demikian untuk memungkinkan perseroan memperoleh hak memakai suatu nama terlebih dahulu dan perseroan lainnya dan atau agar lebih cepat mendapat kepastian untuk dapat menggunakan nama tersebut, maka permohonan tersebut dapat diajukan dahulu secara terpisah.

     Ayat(3)

Permohonan persetujuan pemakaian nama paerseroan dapat diajukan secara langsung, melalui pos atau melalui media lainnya. Yang dimaksud dengan "media lainnya" adalah media elektronik seperti fax, faksimile, e-mail.

Pasal 4

     Cukup jelas.

Pasal 5

     Ayat (1)

          Huruf a

               Termasuk dalam pengertian mirip adalah  kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan misalnya PT BHAYANGKATA dengan PT BAYANGKARA, PT SEMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI.

          Huruf b

               Cukup jelas. 

     Ayat (2)

          Huruf a

              Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

          Huruf b

Ketentuan ini dapat dilakukan sepanjang daftar merek terkenal tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menyusun daftar tersebut.

          Huruf c

               Cukup jelas.

          Huruf d

Yang dimaksud dengan "hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka" misalnya PT 3, PT 99.

          Huruf e

Yang dimaksud dengan "hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf" misalnya PT S, PT A, PT ABAC.

          Huruf f

Yang dimaksud dengan "menunjukkan maksud dan tujuan perseroan" saja misalnya PT Impor Ekspor.

          Huruf g

Yang dimaksud "tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan," misalnya PT Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang pemborongan umum, PT Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya di bidang percetakan.

          Huruf h

Yang dimaksud dengan "tempat" antara lain daerah, wilayah, negara. Yang dimaksud dengan nama suatu tempat saja misalnya PT Jakarta, PT Indonesia, PT Singapura.

          Huruf i

Yang dimaksud dengan "kata atau singkatan yang mempunyai arti yang sama dengan arti kata perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan perdata" misalnya: Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), Incorporated, Associate, Association, SA, SARL, AG, Ltd. Gmbh, SDN, Sdn. Bhd, PTE, Co., & Co., Inc., NV, atau BV.

Pasal 6 s/d Pasal 8

     Cukup jelas.

Pasal 9

     Ayat (1)

          Cukup jelas.

     Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini perseroan wajib melakukan penyesuaian nama. Dalam hal ini, penyesuaian dapat dilakukan antara lain pada saat;

a.          Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama kalinya berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau  

          b.     Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.

Pasal 10 dan Pasal 11

     Cukup jelas.