PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1998

TANGGAL 24 FEBRUARI 1998

TENTANG

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN

PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.       bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha agar mampu menghadapi arus globalisasi di bidang ekonomi, perlu diciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien;

b.   bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien antara lain dapat ditempuh dengan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan Perseroan terbatas;

c.   bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilahan Perseroan Terbatas harus tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, pihak ketiga, karyawan perseroan, dan masyarakat;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c serta sebagai pelaksanaan  Undang-undang Nomor l Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Mengingat :

1.      Pasa1 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.   Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.       Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungan diri menjadi bubar.

2.   Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

3.       Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilaku­kan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

4.   Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Penggabungan dan peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meng­akibatkan:

a.   pemegang saham perseroan yang. menggabungan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan

b.   aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungan diri atau yang meleburkan diri; beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

BAB II

SYARAT SYARAT PENGGABUNGAN,

PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

(1)      Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a.            kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;

b.            kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam  melakukan usaha.

(2)  Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

(3)      Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.

(1)      Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemegang Saham.

(2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

(3) Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

 DAN PENGAMBILALIHAN

Penggabungan

Pasal 7

(1)  Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan.

(2)  Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurang­nya memuat:

a.   nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;

b.   alasan serta penjelasan masing masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;

c.   tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;

d.   rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;

e.   neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga)       tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan

f.    hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain:

1) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian yang independen;

2)   cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;

3)   cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;

4)   cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;

5)            susunan; gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan

6)            perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabugan;

7)   laporan mengenai keadaan dan jalanya perseroan serta hasil yang telah dicapai;

8)            kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;

9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;

10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan

11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Dalam hal perseroan yang akan melakukan penggabungan tergabung dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana penggabungan memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan.

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Pengga­bungan yang disusun bersama oleh Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Rancangan Penggabungan harus memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.

Ringkasan atas Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

(1) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berikut konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan, kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

(2) Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat per­setujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

(1)  Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor l Tahun 1995, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

(2) Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta penggabungan dan Akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

(3)  Apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar,.maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

(1) Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka Direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(2) Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka Direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib melaporkan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan akta perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Penggabungan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau penyampaian laporan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

(1)  Apabila penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka perseroan yang menggabungan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar.

(2) Apabila penggabungan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka perseroan yang menggabungkan diri, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan.

(3) Apabila penggabungan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) maka perseroan yang menggabungkan diri, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

(1) Sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali di.perlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan.

(2)      Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab direksi perseroan yang bersangkutan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku juga untuk perbuatan hukum peleburan.

(1) Pendiri perseroan hasil peleburan adalah perseroan yang akan meleburkan diri.

(2) Pemegang saham perseroan yang akan didirikan se­bagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemegang saham perseroan yang akan meleburkan diri.

(3) Kekayaan perseroan yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) adalah seluruh kekayaan perseroan yang akan meleburkan diri.

(1) Akta Peleburan yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian perseroan hasil pe­leburan.

(2) Direksi perseroan yang meleburkan diri wajib meng­ajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian per­seroan hasil peleburan kepada Menteri dalam waktu pal­ing lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan men­daftarkan dalam Daftar perusahaan serta mengumum­kan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, setelah mendapat pengesahan Menteri.

(3) Permohonan pengesahan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan Akta Peleburan.

(4) Menteri memberikan pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam waktu pal­ing lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

(5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam     ayat (4).

Perseroan yang meleburkan diri bubar terhitung sejak tanggal Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh Menteri.

(1) Sejak tanggal penandatanganan Akta Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Direksi perseroan yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan peleburan.

(2)      Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi per­seroan yang bersangkutan.

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan Menteri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Pengambilalihan

(1)  Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan diambilalih.

(2) Direksi perseroan yang akan diambilalih dan pihak yang akan mengambilalih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan.

(3)  Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-­masing wajib mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambilalih dan yang mengambilalih atau lem­baga serupa dari pihak yang akan mengambilalih, dengan memuat sekurang-kurangnya:

a.   nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;          

b.   alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;          

c.   laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;          

d    tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila            pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;

e.            rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan;          

f.    jumlah saham yang akan diambilalih;     

g.            kesiapan pendanaan;     

h.   neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;

i.    cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;     

j.    cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambilalih;

k.   perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Pengambilalihan yang disusun bersama antara Direksi perseroan yang akan diambilalih dengan pihak yang akan mengambilalih:

Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang rnelakukan pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Rancangan Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diambilalih dan yang akan mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih.

(1)  Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Akta Pengambilalihan.

(2)  Akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indo­nesia.

(1)  Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

(2) Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan.

(3) Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak.tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.

BAS IV

KEBERATAN TERHADAP PENGGABUNGAN,

PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

(1) Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil­alihan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

(4) Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.

(5) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

BAB V

KETENTUAN LAIN

(1)  Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambar 30  (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap Direksi dan perseroan yang memiliki nilai kekayaan tertentu yang melakukan pengambilalihan.

(3) Nilai kekayaan perseroan sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1)  Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka peng­gabungan, peleburan, dan pengambilalihan, Direksi ber­tindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara perseroan dan Direksi, maka Direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan Rancangan Pengga­bungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi Komisaris.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem­patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN

PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

Keberadaan Perseroan Terbatas dalam dunia usaha dan perdagangan adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi, arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pencipta­an suatu iklim usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi Perseroan Terbatas untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Namun demikian upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan efisien dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi tersebut, operasionalisasinya harus tetap mengacu pada asas pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan atas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada .penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) perseroan yang dapat mendorong ke arah terjadinya monopoli, monopsoni atau persaingan curang harus dapat dihindari sejak dini, dengan kata lain tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang.berkepentingan.

Meskipun dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan hukum pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, akan tetapi persyaratan dan tata cara proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan yang lebih rinci, diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi, persyaratan, tata cara, pembuatan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, kewajiban mengumumkan, pemberitahukan kepada karyawan, ha1-hal yang harus dimuat dalam rancangan penggabungan, keberatan terhadap rancangan serta hak pengajuan pembatalan terhadap tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Angka 1 dan Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pengertian "sebagian besar" dalam hal ini meliputi baik lebih dari 50% (lima puluh perseratus) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.

Bagi perseroan yang akan diambil alih maka saham yang akan dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan termasuk saham yang dibeli kembali oleh perseroan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 1 T'ahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai pembayaran atau imbalan, perseroan yang akan mengambilalih memberikan kepada pemegang Saham perseroan yang diambilalih, berupa:

a.   uang dan atau

b.   bukan uang, yang terdiri dari:

l.    benda atau kekayaan lainnya;

2.   saham yang telah.dikeluarkan atau saham baru yang akan dikeluarkan oleh perseroan yang akan meng­ambil atau perseroan lain

Angka 4

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Saat berlaku efektif penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 18.

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dengan penegasan ketentuan ini maka hak pemegang saham yang tidak setuju adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan bukan yang diatur dalam Pasal 54 Undang- undang tersebut. Hal ini karena Pasa155 tersebut merupakan ketentuan yang diperuntukkan secara khusus bagi pemegang saham dalam peristiwa tertentu antara lain dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasa1 5

Ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip hukum perjanjian. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor perseroan yang akan melakukan penggabungan atau meleburkan diri atau yang akan mengambilalih dan diambilalih.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf e dan Huruf f

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Konsep Akta Penggabungan berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Penggabungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Daftar Perusahaan" adalah daftar sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang No. 3 Tahun I982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kekayaan" dalam hal ini adalah seluruh harta perseroan yang tercantum di bagian kelompok aset (aktiva) dalam neraca terakhir yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak" dalam hal ini .dapat berupa perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan atau orang perseorangan.

Ayat (2)

Sejauh mengenai prosedur, ketentuan mengenai pengambilalihan dalam hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 103 ayat (3), ayat (4) dan  ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pengambilalihan yang dilakukan dengan melibatkan Direksi perseroan baik yang akan diambilalih maupun yang mengambilalih.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas"' sekurang-kurangnya adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Huruf b s/d Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila pengambilalihan tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran Dasar.

Huruf f s/d Huruf k

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Lembaga serupa dari badan hukum bukan perseroan dalam ketentuan ini misalnya: Rapat Anggota dan dalam Koperasi.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Direksi untuk memberitahu kreditor lebih awal dengan menyam­paikan usulan rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pada saat penyampaian Rancangan tersebut sekaligus pula dicantumkan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian penyelesaian dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman dalam hal ini dilakukan oleh.pihak yang mengambilalih.

Ayat (3)

                  Cukup jelas. .

Cukup jelas:

Pada prinsipnya terhadap perbuatan hukum dalam rangka penggabungan dan peleburan yang dilakukan perseroan, serta pengambilihan perseroan berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terdapat ketentuan khusus yang mengatur perseroan sesuai dengan sifat dan kegiatan usahanya, seperti peraturan perundang­undangan di bidang perbankan dan pasar modal.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA